Perangkat klas VIII Smt 1

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Nama Sekolah : SMP Negeri …………………….
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan.
Kelas/ semester : VIII/ I
Standart Kompetensi : 2. Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia.
Kompetensi Dasar : 2.2 Menganalisa penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia.
Indikator : - Menunjukkan penyimpangan terhadap UUD 1945 secara demokratis
- Menunjukkan akibat-akibat yang timbul adanya penyimpangan terhadap UUD 1945 secara demokratis
Alokasi waktu : 2 x 40 menit.

A. Tujuan pembelajaran
Setelah proses pembelajaran siswa dapat:
1. Menjelaskan penyimpangan yang terjadi thd UUD 1945 secara demokratis.
2. Menjelaskan akibat yang terjadi dengan adanya penyimpangan thd UUD 1945.
B. Materi Pembelajaran
Dalam praktek ketatanegaraan kita sejak 1945 tidak jarang terjadi penyimpangan terhadap konstitusi (UUD)
1. Penyimpangan terhadap UUD 1945 masa awal kemerdekaan, antara lain :
a. Keluarnya Maklumat wakil presiden nomor X (eks) tanggal 16 Oktober 1945 yang mengubah fungsi KNIP dari pembantu menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislative dan ikut serta menetapkan GBHN.
b. Keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang merubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer.
2. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa orde lama :
a. Presiden telah mengeluarkan produk peraturan dalam bentuk penetapan presiden, yang hal itu tidak dikenal dalam UUD 1945.
b. MPRS dengan Tap No 1/MPRS/1960 telah menetapkan Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 sebagai GBHN yang bersifat tetap.
c. Pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan sebagai menteri-menteri negara.
d. Hak budget tidak berjalan.
e. Pada tanggal 5 Maret 1960 melalui penetapan Presiden No.3 Tahun 1960, presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Kemudian melalui penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tanggal 24 Juni 1960 dibentuklah DPR-GR.
f. MPRS melalui Tap. No. III/MPRS/1963 mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.
3. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa orde baru :
a. MPR berketetapan tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 serta akan melaksanakan secara murni dan konsekuen.
b. MPR mengeluarkan Tap. No. IV/MPR/1983 tentang referendum yang mengatur tata cara perubahan UUD.
4. Masa setelah perubahan
Anggaran pendidikan di dalam APBN belum sesuai dengan pasal 31 (4) UUD 1945 yaitu 20% dari APBN.

C. Metode Pembelajaran
Kooperatif, teknik Jigsaw (model tim ahli)

D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1
1. Kegiatan pendahuluan (10 menit)
a. Apersepsi
1. Berdoa
2. Mengecek kehadiran peserta didik
3. Menanyakan kabar peserta didik yang pada pertemuan sebelumnya tidak datang.
b. Motivasi
Tanya jawab tentang penyimpangan terhadap UUD 1945 menurut pemahaman siswa.
c. Menyampaikan informasi tentang kompetensi yang akan dicapai.

2. Kegiatan Inti (60 menit)
• Siswa dikelompokkan dengan beranggotakan 4 orang.
• Tiap orang dalam kelompok diberi bagian materi yang berbeda. Klp 1 : Membahas penyimpangan thd UUD 1945 pada awal kemerdekaan, Klp 2 : Penyimpangan pada masa orde lama, Klp 3 : Penyimpangan pada masa orde baru, Klp 4 : penyimpangan setelah perubahan, untuk dibahas secara bersama-sama dalam kelompoknya.
• Anggota tim yang berbeda yang telah mempelajari bagiannya bertemu dengan kelompok baru (Klp Ahli) untuk mendiskusikan bagiannya
• Setelah selesai diskusi dengan klp ahli, tiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar/melaporkan dengan jujur hasil diskusi kepada anggota kelompok lain.
• Setiap anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusinya pada forum dengan percaya diri.
• Guru mengevaluasi presentasi
• Penutup

3.Kegiatan penutup (10 menit)
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang penyimpangan thd UUD 1945.
b. Guru dan siswa secara bersama melakukan refleksi.
c. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk meneyerahkan laporan secara tertulis dari hasil diskusi kelas pada pertemuan berikutnya.

Pertemuan 2
1. Kegiatan pendahuluan (10 menit)
a. Apersepsi
 Berdoa
 Mengecek kehadiran peserta didik
 Menanyakan kabar peserta didik yang pada pertemuan sebelumnya tidak datang.
b. Motivasi
Tanya jawab tentang penyimpangan terhadap UUD 1945 menurut pemahaman siswa.
c. Menyampaikan informasi tentang kompetensi yang akan dicapai.

2.Kegiatan Inti (60 menit)
a. Melanjutkan diskusi minggu lalu bagi kelompok yang belum maju.
b. Kelompok lain menaggapi secara demokratis
c. Siswa mengerjakan soal-soal yang ada dalam buku teks dan suplemen secara mandiri.
d. Siswa bertanya jawab dan menanggapi hasil/pekerjaan siswa lain secara komunikatif.

3.Kegiatan Penutup
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang penyimpangan thd UUD 1945.
b. Guru dan siswa secara bersama melakukan refleksi.
c. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk meneyerahkan laporan secara tertulis dari hasil diskusi kelas pada pertemuan berikutnya.

E. Sumber Pembelajaran
• Buku Materi PKn Kls VIII
• UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS
• Kliping Artikel Koran tentang amandemen

INSTRUMEN PENILAIAN
Soal Uraian
1. Sebutkan 2 penyimpangan terhadap UUD 1945 pada awal kemerdekaan !
2. Sebutkan 4 penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa orde lama !
3. Sebutkan 2 penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa orde baru !
4. Sebutkan penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa perubahan !
Kunci Jawaban
1. a.Keluarnya Maklumat wakil presiden nomor X (eks) tanggal 16 Oktober 1945 yang mengubah fungsi KNIP dari pembantu menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislative dan ikut serta menetapkan GBHN.
b.Keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang merubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer
2. a. Presiden telah mengeluarkan produk peraturan dalam bentuk penetapan presiden, yang hal itu tidak dikenal dalam UUD 1945.
b.MPRS dengan Tap No 1/MPRS/1960 telah menetapkan Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 sebagai GBHN yang bersifat tetap.
c.Pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan sebagai menteri-menteri negara.
d.Hak budget tidak berjalan.
3. a.MPR berketetapan tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 serta akan melaksanakan secara murni dan konsekuen.
b.MPR mengeluarkan Tap. No. IV/MPR/1983 tentang referendum yang mengatur tata cara perubahan UUD.
4. Anggaran pendidikan di dalam APBN belum sesuai dengan pasal 31 (4) UUD 1945 yaitu 20% dari APBN.

Lembar pengamatan untuk diskusi kelompok.
No Nama Sikap Keaktifan Wawa-san Kemampuan Mengemukakan Pendapat Kerja-sama Total Score Pre-sentasi

Untuk mencatat keefektifan setiap peserta diskusi ada 4 (empat ) kriteria:
Scor 5 : baik sekali
Scor 4 : baik
Scor 3 : cukup
Scor 2 : kurang

Keterangan
Scor 21 – 25 baik sekali
Scor 16 – 20 baik
Scor 13 – 15 cukup
Scor dibawah 13 kurang

Mengetahui,
Kepala SMP Negeri

—————————
NIP.
Kediri,
Guru Mata Pelajaran PKn

——————————–
NIP.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
RPP (KD.2.3)

Nama Sekolah : SMP Negeri
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan.
Kelas/ semester : VIII/ I

Standart Kompetensi : 2. Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia.

Kompetensi Dasar : 2.3 Menunjukkan hasil-hasil amandemen UUD 1945.

Indikator : - Menjelaskan alasan terjadinya amandemen terhadap UUD 1945.
- Menjelaskan proses perubahan terhadap UUD 1945.
- Menunjukkan pasal-pasal hasil amandemen UUD 1945.

Alokasi waktu : 2 x 40 menit.

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah proses pembelajaran siswa dapat:
1. Menjelaskan alasan terjadinya amandemen thd UUD 1945 secara demokratis.
2. Menjelaskan proses perubahan UUD 1945 secara komunikatif.
3. Menunjukkan pasal-pasal hasil amandemen UUD 1945.

B. Materi Pembelajaran
Perubahan UUD atau sering pula digunakan istilah amandemen UUD merupakan salah satu agenda reformasi. Perubahan itu dapat berupa pencabutan, penambahan dan perbaikan.
1. Dasar Pemikiran melakukan perubahan thd UUD 1945
- UUD 1945 memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden.
- UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes atau fleksibel sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsir.
2. Tujuan perubahan UUD 1945
- Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional dan memperkukuh NKRI.
- Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi seperti pengaturan wilayah dan pemilu.
3. Hasil-hasil perubahan UUD 1945
- Perubahan thd UUD 1945 dilakukan secara bertahap karena mendahulukan pasal-pasal yang disepakati semua fraksi di MPR kemudian dilanjutkan dengan perubahan terhadap pasal-pasal yang lebih sulit memperoleh kesepakatan.
• Perubahan Pertama
Perubahan pertama thd UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan pertama ini meliputi 9 pasal, 16 ayat.
• Perubahan Kedua
Perubahan kedua thd UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Meliputi 27 pasal yang tersebar dalam 7 bab.
• Perubahan ketiga
Ditetapkan pada 09 November 2001, meliputi 23 pasal yang tersebar pada 7 bab.
• Perubahan keempat
Ditepkan pada tanggal 10 Agustus 2001 meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan.

C. Metode Pembelajaran
Debat

D. Langkah-langkah Kegiatan
1. Kegiatan pendahuluan (10 menit)
a. Apersepsi
• Berdoa
• Mengecek kehadiran peserta didik
• Menanyakan kabar peserta didik yang pada pertemuan sebelumnya tidak datang.
b. Motivasi
Tanya jawab tentang alasan terjadinya amandemen UUD 1945 menurut pemahaman siswa.
c. Menyampaikan informasi tentang kompetensi yang akan dicapai

2.Kegiatan Inti (60 menit)
a. Guru membagi 2 kelompok peserta debat yang 1 pro yang lain kontra.
b. Guru meminta siswa untuk membaca materi yang akan didebatkan oleh 2 kelompok secara jujur.
c. Guru menunjuk 1 anggota pro untuk bebicara dan ditanggapi oleh anggota kelompok kontra secara demokratis.
d. Guru menuliskan ide/gagasan dari setiap pembicaraan di papan tulis sampai sejumlah ide yang diharapkan guru terpenuhi
e. Guru menambhakan ide yang belum terungkap
f. Dari data-data dipapan tulis guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan yang mengacu pada kompetensi yang ingin dicapai.

3.Kegiatan Penutup
a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang alasan terjadinya amandemen thd UUD 1945.
b. Guru dan siswa secara bersama melakukan refleksi.
c. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk meneyerahkan laporan secara tertulis dari hasil diskusi kelas pada pertemuan berikutnya.

E. Sumber Pembelajaran
• Buku Materi PKn Kls VIII
• UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS
• Kliping Artikel Koran tentang amandemen

F. Penilaian
Tes Tulis
Indikator pencapaian Teknik penilaian Bentuk Instrumen Instrumen
1. Menjelaskan dasar pemikiran melakukan perubahan thd UUD 1945
2. Menjelaskan tujuan perubahan thd UUD 1945
3. Menjelaskan kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan thd UUD 1945
4. Menyebutkan hasil-hasil perubahan pertama thd UUD 1945
5. Menyebutkan hasil-hasil perubahan kedua thd UUD 1945
6. Menyebutkan hasil-hasil perubahan ketiga thd UUD 1945
7. Menyebutkan hasil-hasil perubahan keempat thd UUD 1945 Tes Tulis

Tes Tulis

Tes Tulis

Tes Tulis

Tes Tulis

Tes Tulis

Tes Tulis
Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian

Uraian 1. Jelaskan dasar pemikiran melakukan perubahan thd UUD 1945?

2. Sebutkan 2 tujuan perubahan UUD 1945 !
3. Jelaskan kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan !

4. Jelaskan hasil perubahan pertama thd UUD 1945 !

5. Jelaskan hasil perubahan kedua thd UUD 1945!

6. Jelaskan hasil perubahan ketiga thd UUD 1945!

7. Jelaskan hasil perubahan keempat thd UUD 1945!

Tes Pilihan Ganda

1. Yang bukan merupakan sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 sebelum amandemen adalah ….
a. Negara Indonesia adalah Negara Hukum
b. Presiden adalah penyelenggara negara tertinggi dibawah MPR
c. Menteri bertanggungjawab kepada DPR
d. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
2. Berdasarkan UUDS 1950 sistem pemerintahan di Indonesia yang digunakan adalah ….
a. Sistem Presidensial c. Sistem Parlementer
b. Sistem Campuran d. Sistem Pemisahan Kekuasaan
3. Bentuk negara Indonesia pada saat berlaku konstitusi RIS adalah …
a. Serikat (Federasi) c. Persemakmuran
b. Kesatuan d. Dominion
4. Penerapan demokrasi liberal dan kabinet parlementer pertama kali di Indonesia pada saat …
a. Berlaku konstitusi RIS c. Pemerintahan orde lama
b. Berlaku UUDS 1950 d. Maklumat pemerintah tgl 14 Nov 1945
5. Makna yang dapat dipelajari dari sejarah berlaku dan perubahan UUD 1945 adalah ….
a. UUD 1945 tidak sesuai dengan perkembangan bangsa Indonesia
b. Para pendiri negara telah salah meletakkan prinsip-prinsip kenegaraan
c. Semangat pemimpin negara sangat penting dalam penyelenggaraan negara
d. UUD 1945 harus terus menerus dilakukan perubahan
6. Alasan perubahan UUD 1945 di masa reformasi antara lain ….
a. Presiden Soeharto sudah berusia lanjut
b. Penafsiran UUD 1945 untuk kepentingan politik
c. UUD 1945 tidak sesuai dengan kepribadian bangsa
d. Tuntutan negara demokrasi modern dan internasioanal
7. Perhatikan pernyataan di bawah ini
1. Mempertahankan negara kesatuan RI
2. Mempertegas dan menggunakan sistem pembagian kekuasaan
3. Melakukan perubahan dengan cara Adendum
4. Tidak mengubah pembukaan UUD 1945
5. Adanya pemisahan kekuasaan antar lembaga tinggi negara
Dari pernyataan di atas kesepakatan dasar yang penting dalam melakukan amandemen UUD 1945 terdapat pada nomor ….
a. 1, 2 dan 3 c. 1, 3 dan 5
b. 1, 2 dan 4 d. 1, 3 dan 4
8. Salah satu hasil perubahan UUD 1945 adalah ….
a. Adanya lembaga DPD yang dipilih oleh DPR
b. Kekuasaan Presiden di bawah MPR
c. DPR memiliki kekuasaan ekskutif
d. Pemilihan presiden secara langsung
9. Perhatikan pernyataan di bawah ini !
1. Pengangkatan presiden seumur hidup
2. Berlaku sistem demokrasi liberal
3. Sistem kabinet presidensial
4. Pembubaran DPR oleh presiden
Penyimpangan terhadap pada tahun 1959-1965 ditunjukkan oleh …
a. 1 dan 3 c. 2 dan 4
b. 1 dan 4 d. 3 dan 4
10. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa orde baru antara lain ….
a. Pengangkatan Presiden Soeharto terus menerus
b. Kedudukan MPR di bawah Presiden
c. Penyelenggaraan penuh dengan KKN
d. Golkar selalu memenangkan pemilu

Kunci Jawaban
1. C 6. D
2. C 7. D
3. D 8. D
4. D 9. A
5. C 10. C

Lembar pengamatan untuk diskusi kelompok.

No Nama Sikap Keaktifan Wawa-san Kemampuan Mengemukakan Pendapat Kerja-sama Total Score Pre-sentasi

Untuk mencatat keefektifan setiap peserta diskusi ada 4 (empat ) kriteria:
Scor 5 : baik sekali
Scor 4 : baik
Scor 3 : cukup
Scor 2 : kurang

Keterangan
Scor 21 – 25 baik sekali
Scor 16 – 20 baik
Scor 13 – 15 cukup
Scor dibawah 13 kurang

Mengetahui,
Kepala SMP Negeri

—————————–
NIP. Kediri,
Guru Mata Pelajaran PKn

——————————-
NIP.

Nama Sekolah : SMP Negeri
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan.
Kelas/ semester : VIII/ I
Standart Kompetensi : 2. Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia.
Kompetensi Dasar : 2.4 Menampilkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen.
Indikator : - Memberikan contoh sikap positif thd pelaksaan hasil amandemen UUD 1945.
Alokasi waktu : 2 x 40 menit.

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah proses pembelajaran siswa dapat:
1. Memberikan contoh sikap positif terhadap pelaksanaan hasil amandemen UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa, bernasyarakat dan bernegara.

B. Materi Pembelajaran
Hasil perubahan UUD 1945 yang ditetapkan dalam sidang MPR 1999, 2000, 2001 dan 2002 bukan hanya menyangkut perubahan bab dan pasal-pasal dan ayat saja namun juga adanya perubahan dalam sistem ketatanegaraan RI.
Hasil perubahan tersebut menunjukkan adanya penyempurnaan kelembagaan negara, jaminan dan perlindungan HAM dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis.
Dan hasil perubahan itu telah meningkatkan pelaksanaan kedaulatan rakyat utamanya dalam Pemilu baik itu pemilu wakil rakyat dan DPD serta pemilu presiden dan pemilu kada secara langsung oleh rakyat.
Perubahan itu secara lebih rinci antara lain sebagai berikut :
1. MPR yg semula berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara dan berada diatas lembaga negara yang lain berubah menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara yang lainnya.
2. Pemegang kekuasaan membentuk undang-undang yang semula dipegang oleh presiden beralih ke tangan DPR
3. Presiden dan Wakil Presiden yg semula dipilih oleh MPR berubah menjadi dipilih oleh rakyat secara langsung dalam satu pasangan.
4. Periode masa jabatan presiden dan wakil presiden yang semula tidak dibatasi berubah menjadi maksimal 2 kali masa jabatan.
5. Adanya lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap pelaksanaan UD 1945 yaitu Makhamah Konstitusi
6. Presiden dalam hal mengangkat dan menerima duta dari negara lain harus memperhatikan pertimbangan DPR
7. Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR dalam hal memberi Amnesti dan Rehabilitasi.
Sikap-sikap positif yang diharapkan dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara antara lain :
a. Berpartisipasi aktif dan betanggung jawab dalam melaksanakan hasil perubahan UUD 1945
b. Mematuhi aturan dasar hasil perubahan UUD 1945
c. Menyadari manfaat dari hasil perubahan UUD 1945
d. Menghormati dan melaksanakan aturan-aturan lain dibawah UUD 1945 termasuk tata tertib sekolah
e. Menghargai upaya yang dilakukan oleh para mahasiswa dan para politisi yang dengan gigh memperjuangkan reformasi tatanan kehidupan bernegara
f. Mengkritisi penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan UUD 1945 hasil perubahan.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
RPP (KD.3.1)

Nama Sekolah : SMP NEGERI KAB. KEDIRI
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : VIII/1
Standar Kompetensi : 3. Menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan
Kompetensi Dasar : 3.1. Mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan
Indikator :
• Menjelaskan Pengertian perundang-undangan nasional
• Menjelaskan kedudukan UUD 1945 dalam system peraturan perudang-undangan
• Menjelaskan fungsi peraturan perundang-undangan
• Menguraikan bentuk dan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional
Alokasi waktu : 2 x 40 menit (2 x Pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah proses pembelajaran siswa dapat
• Menjelaskan pengertian perundang-udangan nasional secara tepat
• Menjelaskan kedudukan UUD 1945 dalam system peraturan perundang-undangan
• Menjelaskan Fungsi peraturan perundang-undangan
• Menguraikan bentuk dan Tata urutan peraturan perundang-undangan Nasional

B. Materi Pembelajaran

1. Pengertian peraturan perundang-undangan secara umun adalah peraturan tertulis yang dibuat olehlembaga/pejabat yang berwenang sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
2. Kedudukan UUD1945 dalam system peraturan perundang-undangan paling tinggi dibanding perundang-undangan yang lain sesuai dengan TAP MPRS No. XX/MPRS/66, TAP MPRS No. III/MPR/2000, UU No. 10 pasal 7 ayat 1 tahun 2004.
3. Fungsi peraturan perudangan-undangan Nasional
 Bagi Negara
Menciptakan kehidupan yang baik dan terciptanya tertib hukum
 Bagi lembaga Negara/Pemerintahan
Mendorong masing-masing pihak dapat berperan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya supaya tidak terjadi tumpang tindih
 Bagi Warga Negara
Mendorong terjadinya tata tertib hukum dalam masyarakat dan terjaminnya hak-hak warga nergara
4. Fungsi secara umum
1. memberikan perlindungan dalam rangka terciptanya ketentraman
2. perlindungan HAM
3. menciptakan keadilan
4. menciptakan keseimbangan, keserasian, keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan Bangsa dan Negara.
5. Tata urutan peraturan perudangan-undangan Nasional
A.Berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/66 dan TAP PR No. III/MPR/2000
1. UUD 1945
2. TAP MPR
3. UU
4. PERPU
5. PP
6. KEPRES (Keputusan Presiden)
7. PERDA
B. Berdasarkan UU No. 10 tahun 2004 pasal 7 ayat 1
1. UUD 1945
2. UU / PERPU
3. PP
4. PERPRES
5. PERDA

C. Metode Pembelajaran
Ceramah bervariasi, tanya jawab, dan kajian pustaka

D. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan Ke-1
No Kegiatan Belajar Waktu Keterangan
1

2

3 Pendahuluan
a. Apersepsi
• Berdoa
• Kesiapan kelas dalam pembelajaran
(absensi, kebersihan kelas dll)
b. Motivasi
• Penjajakan kesiapan belajar siswa
Dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang akan diajarkan
• Informasi kompetensi yang akan dicapai

Kegiatan Inti
• Penjelasan konsep secara umum tentang kedudukan UUD 1945 dalam system peraturan perundang-undangan
• Menjelaskan konsep fungsi peraturan perundang-undangan
• Kajian pustakan mengenai bentuk dan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional

Penutup
• Guru akan menyimpulkan materi untuk pemahaman siswa
• Refleksi kegiatan yang telah dilakukan
• Post test
• Melakukan refleksi pelaksanaan diskusi
• Tindak lanjut dengan memberikan tugas rumah untuk mempersiapkan materi pertemuan selanjutnya 10’

60’

10’

E. Sumber Belajar
• Buku materi PKn Kls VIII
• Undang-undang nomer 10 tahun 2004
• UUD 1945

F. Penilaian
Penilaian dilakukan sebelum, selama dan sesudah proses permbelajaran pada akhir PBM. Adapun penilaian yang digunakan dalam bentuk uraian dan PG.

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan benar !
1. Jelaskan pengertian perundang-undangan.
2. Jelaskan fungsi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan bernegara !
3. Menjelaskan kedudukan UUD 1945 dalam system peraturan perundangan-undangan?
4. Sebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional menurut UU nomer 10 tahun2004
5. Berikan contoh salah satu peraturan salah satu peraturan daerah !

Kunci Jawaban:

1.Peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga/pejabat yang berwenang sebagai pedoman bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2,Fungsi peraturan perundangan
• Menciptakan kehidupan yang baik dan terciptanya tertib hukum
• Mendorong masing-masing pihak dapat berperan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya supaya tidak terjadi tumpang tindih
• Mendorong terjadinya tertib hukum dalam masyarakat dan terjaminnya hak-hak warga nergara
3. . Kedudukan UUD1945 dalam system peraturan perundang-undangan paling tinggi dibanding perundang-undangan yang lain sesuai dengan TAP MPRS No. XX/MPRS/66, TAP MPRS No. III/MPR/2000, UU No. 10 pasal 7 ayat 1 tahun 2004.
4.Tata urutan perundang-undangan menurut UU no.10 tahun 2004 adalah
1. UUD 1945
2. UU / PERPU
3. PP
4. PERPRES
5. PERDA
5.Contoh peraturan daerah pembayaran parkir kendaraan bermotor berlangganan, dll.

Pedoman penilaian :
Jumlah scor maksimal 20
Jawaban benar sempurna 4
Jawaban benar 3
Jawaban kurang benar 2
Jawaban salah 1
Tidak dijawab 0

Nilai = skor perolehan /skor maksimal x 100

LEMBAR PENILAIAN
OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN

No Nama Skor Rata-rata
Keaktifan Kerjasama Ketepatan Jawaban Penanaman nilai karakter bangsa

Pedoman penskoran
5 : Sangat baik
4 : Baik
3 : Cukup
2 : Kurang
1 : Kurang sekali

Mengetahui, Kediri…..
Kepala SMP Negeri ….. Guru Pkn

NIP. NIP.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Nama Sekolah : SMP NEGERI KABUPATEN KEDIRI
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : VIII/1
Standar Kompetensi : 3. Menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional
Kompetensi Dasar : 3.2. Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional
Indikator :
• Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan
• Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan daerah
Alokasi waktu : 2 x 40 menit (2 x Pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah proses pembelajaran siswa dapat
• Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan
• Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan daerah
• Menyebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan perundang-undangan nasional

B. Materi Pembelajaran
3.2 Mendiskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional
1. Proses pembentukan (pembuatan) UU pada dasarnya ada tiga tahap
• Proses penyusunan RUU
 RUU yang berasal dari pemerintah
 RUU yang berasal dari DPR
• Proses mendapatkan persetujuan yang merupakan pembahasan di DPR
 Tingkat I dilakukan dalam rapat paripurna
 Tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna
 Tingkat III dilakukan dalam rapat komisi/gabungan komisi dan gabungan panitia khusus
 Tingkat IV dilakukan dalam rapat paripurna
• Proses pengesahan (oleh presiden) dan pengundangan (oleh menteri sekretaris negara atas perintah presiden)
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan perundang-undangan nasional
• DPR
• DPD
• Pemerintah
a. Presiden
b. Mensekneg
c. Pimpinan dan staf departemen
d. Pimpinan dan staf lembaga Negara non departemen
e. Pimpinan dan staf instasi terkait

C. Metode Pembelajaran
Ceramah bervariasi dan berdikusi

D. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan Ke-1
No Kegiatan Belajar Waktu Keterangan
1

2

3 Pendahuluan
a. Apersepsi
• Kesiapan kelas dalam pembelajaran
(absensi,kususnya yang minggu lalu tidak masuk sekolah, kebersihan kelas )
b. Motivasi
• Penjajakan kesiapan belajar siswa
Dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang akan diajarkan
• Informasi kompetensi yang akan dicapai

Kegiatan Inti
• Penjelasan konsep secara umum tentang proses pembuatan peraturan perundang-undangan
• Siswa diajak untuk menelaah bahan atau materi yang sesuai dengan indicator dan kompetensi
• Membagi siswa menajdi 4 kelompok diskusi yang telah ditentukan
• Siswa melaksanakan diskusi sesuai dengan tugas yang diberikan,kelompok 1membahas proses membuat UU,secara demokratis,kelompok2membahas proses membuat Peraturan Daerah secarademokratis,kelompok 3 membahas pihak yang terlibat dalam pembuatan UU secara mandiri dst.

Penutup
• Mengumpulkan hasil diskusi
• Melakukan refleksi pelaksanaan diskusi
• Tindak lanjut dengan memberikan tugasrumah untuk mempersiapkanuntuk presentasi pertemuan selanjutnya
10’

60’

10’

Pertemuan Ke-2
No Kegiatan Belajar Waktu Keterangan
1

2

3 Pendahuluan
a. Apersepsi
• Kesiapan kelas dalam pembelajaran
(absensi, kebersihan kelas dll)
b. Motivasi
• Penjajakan kesiapan belajar siswa
Dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang akan diajarkan
• Informasi kompetensi yang akan dicapai

Kegiatan Inti
• Siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, kelompok lain menanggapi
• Guru memfasilitasi pelaksanaan diskusi dan menyempurnakan jawaban dari siswa

Penutup
• Dengan bimbingan guru siswa membuat kesimpulan hasil adari diskusi
• Melakukan refleksi
• Tindak lanjut dengan memberikan tugas mempelajari materi untuk pertemuan selanjutnya
10’

60’

10’

E. Sumber Belajar
• Buku materi PKn Kls VIII
• Artikel, surat kabar
• LKS

F, Penilaian
Penilaian dilakukan sebelum, selama dan sesudah proses permbelajaran pada akhir PBM. Adapun penilaian yang digunakan adalah penilian penugasan dengan bentuk pekerjaan rumah

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan benar !
1. Jelaskan proses pembuatan undang-undang, mulai dari pengajuan RUU hingga pengesahannya!
2. Jelaskan proses pembuatan peraturan daerah, mulai dari pengajuan rancangan peraturan daerah hingga pengesahannya.

Kunci Jawaban :
1. Proses membuat UU adalah
. Proses pembentukan (pembuatan) UU pada dasarnya ada tiga tahap
• Proses penyusunan RUU
 RUU yang berasal dari pemerintah
 RUU yang berasal dari DPR
• Proses mendapatkan persetujuan yang merupakan pembahasan di DPR
 Tingkat I dilakukan dalam rapat paripurna
 Tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna
 Tingkat III dilakukan dalam rapat komisi/gabungan komisi dan gabungan panitia khusus
 Tingkat IV dilakukan dalam rapat paripurna
• Proses pengesahan (oleh presiden) dan pengundangan (oleh menteri sekretaris negara atas perintah presiden)
2.Proses membuat Peraturan Daerah pada dasarnya sama dengan membuat UU tetapi pihak yang terlibat adalah Kepala daerah bersama DPRD

LEMBAR PENILAIAN
OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN
No Nama Skore Rata-rata
Keaktifan Kerjasama Ketepatan Jawaban Penanaman nilai karakter bangsa

Pedoman penskoran
5 : Sangat baik
4 : Baik
3 : Cukup
2 : Kurang
1 : Kurang sekali

Mengetahui, Kediri………. Kepala SMP Negeri….. Guru PKn

NIP NIP.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Nama Sekolah : SMP NEGERI …………………
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : VIII/1
Standar Kompetensi : 3. Menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional
Kompetensi Dasar : 3.3. Menaati peraturan perundang-undangan nasional
Indikator :
• Menjelaskan pengertian ketaatan terhadap UUD 1945
• Menjelaskan kewajiban warga Negara terhadap hokum dan peraturan perundang-undangan
• Menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Alokasi waktu : 4 x 40 menit (2 x Pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah proses pembelajaran siswa dapat
• Menjelaskan pengertian ketaataan terhadap UUD 1945 secara mandiri
• Menjelaskan kewajiban warga Negara terhadap hokum dan peraturan perundang-undangan Menguraikan bentuk dan urutan peraturan perundang-undangan Nasional
• Menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
• Menyebutkan Tujuan dan fungsi hukum

B. Materi Pembelajaran
3.3 Mentaati peraturan perundang-undangan nasional
• Pengertian ketaatan
Kepatuhan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan bagi dirinya sendir tanpa ada paksaan
• Contoh ketaatan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan
a. Mematuhi rambu lalu-lintas
b. Turut menjaga kebersihan
c. Tidak menggaggu teman atau orang lain
d. Membayar pajak tepat pada waktunya dan sesuai ketentuan
e. Tidak membuat keributan
• Kewajiban warga Negara terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
a. Mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Melaksanakan hukum dan peraturan dengan penuh tanggung jawab
c. Tidak melakukan pelanggaran hukum dan peraturan
d. Menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat
e. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.
• Beberapa pengertian hukum
a. Menurut beberapa ahli hukum
b. Pengertian secara umum
• Beberapa fungsi hukum
a. Fungsi pengaturan
b. Fungsi pengawasan
c. Fungsi pengendalian
d. Fungsi pemaksaan
e. Fungsi pendidikan
• Unsur-unsur hukum
a. Peraturan yang berisi larangan dan aturan
b. Dibuat oleh badan atau lembaga resmi yangberwenang
c. Bersifat memaksa
d. Sanksi yang tegas terhadap yang melanggar
• Contoh sikap kritis terhadap perundang-undangan yang adalah mengakomodasi aspirasi masyarakat
Aktif menyampaikan atau mendesak aspirasinya dengan cara yang dibenarkan UU kepada badan yang berwenang

Metode Pembelajaran Dan Media
Ceramah bervariasi, Model pembelajaran make a match / mencari pasangan,dan diskusi

Media
-Lembar soal / kartu soal

Langkah-langkah kegiatan dan Pembelajaran
No Pertemuan Kegiatan Belajar Waktu Keterangan
1

2

3

4

5

6 I

II Pendahuluan
a. Apersepsi
• Kesiapan kelas dalam pembelajaran
(absensi, kebersihan kelas dll)
b. Motivasi
• Penjajakan kesiapan belajar siswa
Dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang akan diajarkan
• Informasi kompetensi yang akan dicapai

Kegiatan Inti
a. Penjelasan konsep tetang kewajiban warga Negara terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
b.Guru menyiapkan beberapa kartu soal(soal terlampir)yang berisa beberapa konsep/topic yang cocok untuk sesi revius dan kartu jawaban
c.Setiap siswa mendapat sebuah kartu
d.Tiap siswa secara mandiri dan percaya diri menjawab soal yang di pegang
e.Secara demokratis tiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu soal yang cocok dengan kartu soal milik temannya
f.Setiap siswa secara komunikatif mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin
g.Setelah satu babak kartu selesai. Kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang bebrbeda dari sebelumnya.
h.Demikian seterusnya
i. Kesimpulan

Penutup
Guru bersama siswa membuat kesimpulan
Guru memberi tugas PR kepada siswa untuk penilaian tugas individu,

Pendahuluan
a. Apersepsi
• Kesiapan kelas dalam pembelajaran
b. Motivasi
• Penyampaian indicator yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran
• Informasi tujuan yang akan dicapai
• Membahasdan menilai tugas PR

Kegiatan Inti
• Penjelasan konsep secara umum tentang ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
• Siswa dibagi menjadi 4 kelompok
• Tiap kelompok membahas materi untuk didiskusikan
. Kelompok 1 membahas tentang pengertian hukum secara demokratis,kelompok 2 membahas tentang fungsi hukum, kelompok 3 membahas tentang unsur hukum, kelompok 4 membahas tentang contoh sikap kritis terhadap perundang-undangan.
. Setelah selesai hasilnya dipresetasikan didepan
• Siswa/kelompok lain bertanya menanggapi kelompok yang presentasi

Penutup
• Menyimpulkan hasil diskusi dengan bimbingan guru
• Post test 10’

60’

10’

10’

60’

10”

C. Sumber Belajar
• Buku materi PKn Kls VIII
• Buku pendamping PKn MGMP

D. Penilaian

No. Indikator Pencapaian Teknik Penilaian Bentuk Instrumen Instrumen
1 Pengertian ketaatan Penilaian tertulis Uraian Lembar penilaian I
2 Contoh ketaatan Penilaian tertulis Uraian Lembar penilaian I
3 Kewajiban warga negara Penilaian tertulis Uraian Lembar penilaian I
4 Fungsa hukum Penilaian tertulis Uraian Lembar penilaian I
5 Kemandirian Penilaian diri Uraian Lembar penilaian 2
6 Penilaian diri Penilaian diri Uraian Lembar penilaian 2

INSTRUMEN PENILAIAN 1

Test Uraian

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Jelaskan pengertian ketaatan
2. Buatlah contoh ketaatan warga Negara terhadap Undang-Undang yang berlaku
3. Buatkan contoh kewjiban warga Negara terhadap Undng- Undang yang berlaku
4. Sebutkan fungsi hukum (2)
5. Sebutkan dua unsur hukum.

KUNCI JAWABAN :
1. Pengertian ketaatan
Kepatuhan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan bagi dirinya sendir tanpa ada paksaan
2. Contoh ketaatan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan
a. Mematuhi rambu lalu-lintas
b. Turut menjaga kebersihan
c. Tidak menggaggu teman atau orang lain
d. Membayar pajak tepat pada waktunya dan sesuai ketentuan
3. Contoh kewajiban warga Negara terhadap Undang- Undang adalah
Kewajiban warga Negara terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
a. Mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Melaksanakan hukum dan peraturan dengan penuh tanggung jawab
c. Tidak melakukan pelanggaran hukum dan peraturan
4.Fungsi hukum antara lain:
a. Fungsi pengaturan
b. Fungsi pengawasan
c. Fungsi pengendalian
d. Fungsi pemaksaan
e. Fungsi pendidikan
5.Unsur hukumadalah
a. Peraturan yang berisi larangan dan aturan
b. Dibuat oleh badan atau lembaga resmi yangberwenang
c. Bersifat memaksa
d. Sanksi yang tegas terhadap yang melanggar

PENSKORAN
Soal no.1-5 Skornya sama yaitu 20.jadi jika siswa menjawab betul semua 5x 20= 100

LEMBAR PENILAIAN 2

Tugas : Berikan penilaian sesuai dengan keadaan diri kalian sendiri dengan jujur.
Nama :______________

No.
Aspek yang dinilai
Nilai
SLL Srg KK TP
1
Memahami bacaan dalam buku pelajaran
2
Menyimak penjelasan guru
3
Mengerjakan tugas

4 Menjawab soal

Jumlah Nilai

PEDOMAN PENILAIAN (SKOR)

Untuk menilai pernyataan siswa dari penilaian diri ditetapkan sbb:
Untuk skala sikap positif :
Selalu (sll) : skor 4
Sering (srg) : skor 3
Kadang-kadang(KK): skor 2
Tidak Pernah(TP) : skor 1

Berdasarkan perolehan skor skala sikap,maka dapat di kriteriakan sbb:
Skor 4-6 : menunjukkan partisipasi kurang
Skor 7-9 : menunjukkan partisipasi cukup
Skor 10-12 : menujukkan partisipasi tinggi
Skor 13-16 : menunjukkan partisipasi sangat tinggi

Mengetahui, Kediri ………………….
Kepala UPTD SMP Negeri …… Guru PKn ………………..

______________________________ __________________________
NIP. NIP.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Nama Sekolah : SMP NEGERI…….
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : VIII/1
Standar Kompetensi : 3. Menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional
Kompetensi Dasar : 3.4. Mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
Indikator :
• Menunjukkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
• Memberikan tanggapan kasus pelanggaran hukum
• Mengidentifikasi kasus korupsi di daerah
Alokasi waktu : 2 x 40 menit (1 x Pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah proses pembelajaran siswa dapat
• Menjelaskan pengertian korupsi
• Menjelaskan model / macam-macam korupsi
• Menjelaskan penyebab tindakan korupsi
• Menganalisa dampak korupsi dan pelanggaran hukum
• Menjelaskan UU pemberantasan TIPIKOR
• Menunjukkan upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
• Memberi contoh kasus pelanggaran hukum
• Mencari kasus korupsi di daerah

B. Materi Pembelajaran
3. 4 Mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
• Pengertian korupsi adalah menggunakan uang Negara untuk kepentingan pribadi
• Bentuk-bentuk korupsi
1. Penyuapan
2. Komersialisasi jabatan
3. Pungutan liar (pungli)
4. Jual beli suara dalam pemilu
5. memperbesar harga dari sebenarnya
• Penyebab tindakan korupsi
1. Peraturan perundang-undangan yang kurang jelas dan tegas
2. Lemahnya penegakan hukum
3. Birokrasi yang rumit
4. Adanya peluang
5. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan
6. Desakan-desakan kebutuhan ekonomi
7. Iman yang lemah
8. Lingkungan
9. Keteladanan buruk dari pemimpin
• Akibat tindakan korupsi
1. Harga barang dan jasa menjadi mahal
2. Masyarakat dan Negara mengalami kerugian yang besar
3. Menurunkan disiplin nasional dan efisiensi pemerintah
4. Rusaknya wibawa pemerinath
5. Keamanan dan pertahanan Negara dirong-rong
6. Sering melahirkan tindak kejahatan
• Kasus-kasus korupsi dan upaya pemberantasannya
A. Kasus korupsi di Indonesia
• Penggelapan dana beasiswa di Aceh
• Kasus korupsi di Jawa Tengah
• Kasus penyelewengan dana di Jawa Timur
• Kasus korupsi di Riau
B. Upaya pemberantasan korupsi
1. Upaya pencegahan
• Memberi penyuluhan
• Memberikan bimbingan
• Keteladanan dari pemimpin
• Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi
2. Upaya penindakan
• Adanya penegakan hokum

C. Metode Pembelajaran
Ceramah bervariasi, penugasan (unjuki kerja, proyek), dan diskusi

D. Langkah-langkah kegiatan dan pembelajaran
No Pertemuan Kegiatan Belajar Waktu Keterangan
1

2

3

I

Pendahuluan
a. Apersepsi
• Kesiapan kelas dalam pembelajaran
(absensi, kebersihan kelas dll)
b. Motivasi
• Penjajakan kesiapan belajar siswa
Dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang akan diajarkan
• Informasi kompetensi yang akan dicapai

Kegiatan Inti
• Penjelasan konsep tetang materi yang akan dikaji
• Siswa mengakaji UU No. 29 / tahun 1999 dan UU No. 31 / tahun 1999
• Kelas dibagi menjadi 6 kelompok
• Tiap kelompok membahas materi yang berbeda
1. Kel I, II, III : membahas masalah pelanggaran hukum (tidak boleh sama)
2. Kel IV, V, VI : identifikasi masalah kasus korupsi di daerah (tidak boleh sama)
• Kelompok I dan IV presentasi di depan kelas dengan topic yang berbeda dan kelompok lain menanggapi
• Semua kelompok mengumpulkan hasil kerja proyek
• Klarifikasi guru

Penutup
• Menyimpulkan hasil diskusi dengan bimbingan guru
• Refleksi
• Tindak lanjut memberi tugas rumah mencari gambar / kliping beserta artikel tentang 2 kasus pelanggaran hukum dan 2 kasus korupsi di daerah
10’

60’

10’

E. Sumber belajar
1. Buku materi PKn kelas VIII
2. Buku pendamping PKn MGMP
3. UU No. 29 / tahun 1999 dan UU No. 31 / tahun 1999
4. Media cetak dan elektronik
5. Informasi masyarakat
6. Pengaduan

F. Penilaian
Penilaian dilakukan sebelum, selama dan sesudah proses pembelajaran

Format Identifikasi Masalah
Nama Anggota Kelompok : 1. 2.
3. 4.
5. 6.
7.

Tanggal …………………
Masalah : ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
1. Darimana anda tahu masalah yang kalian ambil tersebut …
Bagaimana tanggapan anda ……..
2. Apa maslah tersebut dianggap penting / merugikan / membahayakan?
Mengapa?
3. Lembaga mana yang harus bertanggung jawab menangani masalah tersebut?
4. Kebudayaan / peraturan mana yang harus menangani masalah tersebut?
Jelaskan!
5. Jika peraturannya sudah ada, apakah pengaruhnya cukup kuat untuk menghentikan korupsi? Jika ya jelaskan dan jika tidak langkah apa yang harus dilakukan?
6. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk memberantas masalah tersebut?

INSTRUMEN PENILAIAN

Uraian

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas!

1. Sebutkan sebab-sebab korupsi!
2. Sebutkan model / macam-macam korupsi!
3. Sebutkan dampak korupsi!
4. Sebutkan cara / upaya pemberantasan korupsi!
5. Cari contoh kasus pelanggaran hukum!

KUNCI JAWABAN :
1.Sebab- sebab Korupsi antara lain:
a.Peraturan perundang-undangan yang kurang jelas dan tegas
b.Lemahnya penegakan hukum
c.Birokrasi yang rumit
2.Bentuk Korupsi antara lain:
a.Penyuapan
b.Komersialisasi jabatan
c.Pungutan liar (pungli)
3.Dampaknya Korupsi adalah
a.Harga barang dan jasa menjadi mahal
b.Masyarakat dan Negara mengalami kerugian yang besar
c,Menurunkan disiplin nasional dan efisiensi pemerintah
4.Upaya pemberantasan korupsi adalah
Upaya pencegahan
• Memberi penyuluhan
• Memberikan bimbingan
• Keteladanan dari pemimpin
• Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi
Upaya penindakan
Adanya penegakan hokum
5.Naik motor tidak memakai helm dll

Mengetahui Kediri……..
Kepala UPTD SMPN….. Guru PKn

_____________________ _________________________
NIP. NIP.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Nama Sekolah : SMP NEGERI…..
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : VIII/1
Standar Kompetensi : 3. Menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional
Kompetensi Dasar : 3.5. Mengidentifikasi pengertian anti korupsi dan instrumen (hukum dan
kelembagaan) anti korupsi di Indonesia
Indikator :
• Merumuskan pengertian korupsi
• Menyebutkan landasan hukum pemberantasan korupsi
• Menyebutkan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi
Alokasi waktu : 4 x 40 menit (2 x Pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah proses pembelajaran siswa dapat
• Menjelaskan pengertian anti korupsi
• Menyebutkan landasan hukum pemberantasan korupsi
• Menyebutkan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi
• Menjelaskan pentingnya memberantas korupsi

B. Materi Pembelajaran
Mengidentifikasi pengertian anti korupsi dan instrument (hukum kelembagaan) anti korupsi di Indonesia
• Pengertian anti korupsi
Sikap dan perbuatan yang menolak dan berjuang untuk mencegah dan memberantas segala tindak pidana korupsi
• Instrument hukum anti korupsi
1. UU RI No. 28 tahun 1999
2. UU RI No. 20 tahun 2001
3. UU RI No. 30 tahun 2002
• Kelembagaan anti korupsi
1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
(diatur dalam UU RI No. 30 tahun 2002)
e. Tujuan KPK
Meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi
f. Tugas KPK
• Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi
• Supervise terhadap instansi yang berwenang
• Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
• Melakukan tindakan-tindakan pencegahan
• Melakukan monitor terhadap penyelenggara Negara
2. Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Gerakan Anti Korupsi (GERAK)
• Pentingnya pemberantasan korupsi
Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dari KKN dan berwibawa

C. Metode Pembelajaran
Ceramah bervariasi, Tanya jawab, dan bertukar pasangan

Langkah-langkah kegiatan dan pembelajaran

No Pertemuan Kegiatan Belajar Waktu Keterangan
1

2

3

4

5

6 I

II Pendahuluan
a. Apersepsi
• Kesiapan kelas dalam pembelajaran
( berdoa,absensi, kebersihan kelas dll)
b. Motivasi
• Penyampaian indicator yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran
• Informasi tujuan yang akan dicapai

Kegiatan Inti
• Penjelasan konsep tetang korupsi yang terjadi di masyarakat
• Siswa mengkaji penjelasan guru
• Siswa mencari teman yang cocok untuk berpasangan
• Setiap pasangan mendapatkan 1 soal untuk dijawab,setelah selesai bergabung dengan pasangannya untuk mencocokan jawabanya
Dan mengambil jawaban yang benar.
Yang menjawab benar terlebih dahulu mendapat poin.

Penutup
• Guru menyimpulkan materi untuk pemahaman siswa dan menyampaikan nilia karakter yang sudah dikembangkan/belum di dalam kegiatan pembelajaran
• Post test
• Tindak lanjut dengan memberi tugas rumah untuk mempersiapkan materi pertemuan selanjutnya.

Pendahuluan
a. Apersepsi
• Kesiapan kelas dalam pembelajaran
b. Motivasi
• Penyampaian indicator yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran
• Informasi tujuan yang akan dicapai

Kegiatan Inti
• Penjelasan konsep secara umum tentang konsep korupsi
• Siswa dibagi menjadi 5 kelompok
• Dengan model pembelajaran Jig saw setiap siswa diberi pertanyaan dalam satu lembar kertas yang diberi nomor (kelompok asal / kooperatif)
• Siswa yang punya nomor sama membentuk satu kelompok untuk membahas permasalahan yang sama (kelompok ahli)
• Setelah selesai siswa yang ada dikelompok ahli kembali ke kelompok asal kooperatif untuk presentasi hasil diskusi

Penutup
• Menyimpulkan hasil diskusi dengan bimbingan guru
10’

60’

10’

10’

60’

10’

D. Sumber Belajar
1. Buku materi PKn kelas VIII
2. Buku pendamping PKn MGMP
3. UU No. 29 / tahun 1999 dan UU No. 31 / tahun 1999

Penilaian

Penilaian dilakukan sebelum, selama dan sesudah proses pembelajaran

a. Sebelum proses pembelajaran : Tanya jawab secara lisan
b. Selama proses pembelajaran : dalam bentuk pelaksanaan aktifitas siswa berdiskusi dengan instrument rubric pengamatan sbb:

No Nama Siswa Aspek yang dinilai Skor Nilai
A B C D

Aspek yang dinilai:
A : kerjasama / keaktifan kelompok
B : materi yang disampaikan jelas dan tepat
C : mudah dimengerti dan dipahami
D : suara jelas

c. Sesudah proses pembelajaran dengan post test tertulis dalam bentuk uraian:

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas!

1. Jelaskan pengertian antikorupsi!
2. Sebutkan landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia!
3. Sebutkan lembaga-lembaga yang berwenang dalam pemberantasan korupsi di Indonesia!
4. Sebutkan alasan pentingnya memberantas korupsi di semua lingkungan!
5. Sebutkan contoh kejadian / tindakan yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum!

KUNCI JAWABABN:
1.Pengertian anti korupsi adalah
Sikap dan perbuatan yang menolak dan berjuang untuk mencegah dan memberantas segala tindak pidana korupsi
2.Landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia adalah
1. UU RI No. 28 tahun 1999
2. UU RI No. 20 tahun 2001
3. UU RI No. 30 tahun 2002
3.Lembaga yang berwenang dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
(diatur dalam UU RI No. 30 tahun 2002)
4.Korupsi harus diberantas karena untuk
Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dari KKN dan berwibawa
5.Contoh korupsi yang sudah di tangani aparat penegak hukum adalah kasus mafia pajak Gayas Tambunan.

PEDOMAN PENSKORAN
Jumlah skor maksimal 20
Jawaban benar sempurna 4
Jawaban benar 3
Jawaban kurang benar 2
Jawaban salah 1
Tidak dijawab 0

Nilai = skor perolehan / skor maksimal x 100

Mengetahui, Kediri…….
Kepala UPTD SMPNegeri…… Guru PKn

__________________________ _________________________
NIP. NIP.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Nama Sekolah : SMP Negeri ……..
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : VIII / 2
Standar Kompetensi : 4. Memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan
Kompetensi Dasar : 4.1 Menjelaskan hakekat demokrasi

Alokasi waktu : 6 x 40 ‘ ( 3 x pertemuan )

A. Tujuan pembelajaran
1. Pertemuan 1
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran,diharapkan siswa dapat :
- Menjelaskan pengertian demokrasi dengan semangat.
- Menyebutkan cirri-ciri Negara demokrasi dengan percaya diri.
2. Pertemuan 2
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran,diharapkan siswa dapat menguraikan sejarah perkembangan demokrasi dengan mandiri.
3. Pertemuan 3
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa dapat menguraikan macam-macam demokrasi dengan logis.

B. Materi Pembelajaran.
1. Pertemuan 1
Pengertian demokrasi
Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani,yakni kata demos yang berarti rakyat dan Kratos/kratein yang berarti kekuasaan atau pemerintahan.Jadi secara etimologi demokrasi
Berarti pemerintahan rakyat atau rakyat berkuasa.
Ciri-ciri Negara demokrasi
a. adanya perlindungan dan jaminan HAM dalam konstitusi
b. adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
c. adanya pemilihan umum yang bebas
d. adanya kebebasan berserikat/berorganisasi/beroposisi
e. adanya pendidikan kewarganegaraan.
2. Pertemuan 2
Sejarah perkembangan demokrasi
a. Periode pertama
Abad 19 sampai awal abad 20-an dengan meluasnya hak pilih melalui system perwakilan. Pada saat itu muncul 29 negara demokrasi,akan tetapi pada tahun 1922-1942 Musolini berkuasa di Italia dan Negara demokrasi turun hingga 12 negara.
b. Periode kedua
Mulai dengan kemenangan Sekutu dalam Perang Dunia II, pada saat itu Negara Demokrasi yang berjumlah 36.
c. Periode ketiga.
Mulai tahun 1974 jumlah Negara demokrasi bertambah dua kali lipat. Sampai saat ini sudah tidak bisa terhitung lagi berapa negara yang telah menganut sistem demokrasi
3. Pertemuan 3
Macam-macam demokrasi
1. Demokrasi konstitusional
Ciri khas demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang wenang terhadap warga negaranya.
Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi oleh sebab itu, negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional sering disebut PEMERINTAH BERDASAR DEMOKRASI
2. Demokrasi Parlementer
Pemerintahan dalam sistem demokrasi parlementer adalah system pemerintahan rakyat yang wakil wakil rakyatnya duduk dalam parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat), dan senantiasa mengontrol jalannya pemerintahan. Pemerintah (Eksekutif) dapat dijatuhkan oleh parlemen setiap saat apabila tidak sesuai dengan kehendak mereka.
Pemerintah dengan demokrasi parlementer memungkinkan tumbuh subur partai-partai Politik di masyarakat.
3. Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin adalah system pemerintahan demokrasi yang terpimpin oleh Konstitusi (UUD) akan tetapi dalam praktik demokrasi terpimpin telah mengantarkan kekuasaan eksekutif (Presiden) menjadi mutlak. Akibatnya, kekuasaan presiden penuh dan dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.Sistem ini dianut oleh bangsa Indonesia pada masa orde lama.
4. Demokrasi Rakyat.
Demokrasi rakyat dianut oleh Negara Republik Rakyat Cina (RRC). Dalam demokrasi ini rakyat hampir tidak memiliki haknya yang lazim didapat dalam Negara demokrasi.
Lembaga-lembaga demokrasi pada umumnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, Karena kekuasaan berada pada sekelompok kecil pimpinan partai.
5. Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila yaitu system demokrasi berdasar nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan budaya bangsa Indonesia.

C. Metode/model Pembelajaran
1. Pertemuan 1 : Cooperative Integrated Reading And Composition (CIRC)
2. Pertemuan 2 : Take and Give
3. Pertemuan 3 : Cooperative Integrated Reading And Composition (CIRC )

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan ke 1
No Kegiatan Pembelajaran Waktu Ket
1 Pendahuluan
a. Apersepsi
* Kesiapan kelas dengan melakukan persensi oleh guru dan menceritakan kehidupan demokrasi di masyarakat.
b. Motivasi
* Penjajakan kesiapan belajar siswa dengan member pertanyaan tentang materi yang akan diajarkan
* Informasi kompetensi yang akan dipakai
10’
2. Kegiatan Inti
a. Siswa membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen dengan semangat.
b. Guru memberikan wacana tentang
* Pengertian demokrasi
* cirri-ciri Negara demokrasi
c. Siswa bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok dan member tanggapan terhadap wacana dan ditulis pada lembar kertas dengan kritis.
d. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok dengan percaya diri.

60 ‘
3. Penutup
* Guru membimbing siswa menyimpulkan materi tentang
– Pengertian demokrasi
– Ciri-ciri Negara demokrasi
* Mengumpulkan hasil diskusi dengan tepat waktu
* Melakukan refleksi pelaksanaan diskusi
* Tindak lanjut dengan memberikan tugas persiapan presentasi pertemuan selanjutnya.

Pertemuan ke 2

Tentang MGMP PKn SMP Kabupaten Kediri

keluargaku satu
Tulisan ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s